Contoh Kasus Koperasi

• Kasus Koperasi SS

Pengurus Harus Bertanggung Jawab

SEMARANG- Pengurus Koperasi Sembilan Sejati (SS) tidak dapat begitu saja melepaskan diri dari tanggung jawab atas kerugian koperasi tersebut. Indardi SH dari Divisi Investigasi Semarang Coruption Watch (SCW) menduga, laporan oleh sesama pengurus itu sebagai upaya pelepasan tanggung jawab berkaitan dengan tuntutan deposan/masyarakat atas simpanannya.

Di kantornya, Indardi tidak dapat menyembunyikan keheranannya mengapa hanya Hendrawan (Ketua I Koperasi SS) yang dijadikan tersangka. Menurut dia, sebagian pengurus pun diduga juga pernah mengucurkan pinjaman tanpa prosedur senilai miliaran rupiah. ''Rekening para pengurus yang digunakan untuk transaksi koperasi itu pun semestinya juga disita,'' tandas dia.

Menurutnya, korban yakni para deposan harus dijadikan saksi. Mengingat koperasi tersebut diduga telah menerbitkan surat simpanan berjangka dengan total nilai hampir Rp 100 miliar, maka hal tersebut merupakan tindak pidana perbankan melanggar Pasal 46 jo 16 UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992.

Seperti diberitakan, Hendrawan diduga memberikan pinjaman kepada seorang pengusaha bernama Wijaya di luar prosedur. Akibat perbuatan tersebut, koperasi yang memiliki kantor di Semarang, Juwana, dan Solo itu rugi Rp 55 miliar. Baik Hendrawan maupun Wijaya yang dijerat dengan Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan saat ini berstatus sebagai tanahan Polda Jateng. Sejak berdiri 3 tahun silam, koperasi tersebut diduga berhasil menghimpun dana masyarakat Rp 200 miliar.

Indardi menekankan pentingnya menghadirkan saksi ahli dari Bank Indonesia dan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah atas kegiatan Koperasi Sembilan Sejati.

Hal senada juga diungkapkan praktisi hukum, A Dani Sriyanto SH. Dani yang juga menerima laporan dari para deposan mengkhawatirkan, jika penanganan kasus tersebut tidak dikembangkan, nasabah tak dapat mengajukan tuntutan pada pengurus koperasi berkaitan dengan pengembalian dana.

Jika penyidikan dikembangkan dari delik penggelapan menjadi delik perbankan, sambung Dani, maka para pendiri dan pengurus koperasi itu dapat dimintai pertanggungjawaban. Dani menduga pendirian Koperasi SS telah menyimpang dari tujuan dan semangat atas keberadaan sebuah koperasi. (H11-29t)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/harian/0512/19/nas20.htm

• Analisis :

Berdasarkan kasus Koperasi Sembilan Sejati yang telah di jabarkan diatas, menurut saya kunci utama dalam kasus ini adalah penggelapan pinjaman yang dilakukan oleh pengurus koperasi itu sendiri dan bukan hanya Hendrawan saja seperti yang di tuduhkan. Suatu koperasi yang besar dijalankan oleh banyak pengurus, maka pemeriksaan pun seharusnya disertakan oleh seluruh pengurus koperasi tersebut. Sebenarnya ketidak adilan dalam pemeriksaan ini mungkin dikarenakan kasus Hendrawan saja yang ketahuan dan menonjol, namun bukan berarti  adanya kasus penggelapan seperti ini hanya berakar pada satu orang saja, melainkan banyak pihak yang terlibat dan bahkan bisa jadi melebar ke semakin banyaknya kasus penggelapan yang belum terungkap dalam Koperasi Sembilan Sejati itu sendiri. Dan menurut saya, pemeriksaan pun harus dilakukan ke sebagian besar deposan dari koperasi ini berikut seluruh pemberkasan dari awal berdiri nya koperasi ini sampai dengan terjadinya kasus.

Indonesia adalah negara hukum yang pastinya semua harus ditangani dengan ketentuan hukum. Karena kasus penggelapan seperti ini sangat merugikan para deposan lain dengan total ratusan milyar, tentu bukan uang yang sedikit. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pun juga harus lebih bekerja keras lagi untuk dapat menguak kasus-kasus seperti ini dan lakukan hukuman seberat-beratnya bagi para pelaku agar jera. Maka segeralah kasus ini diselesaikan agar tidak membeludaknya deposan yang merasa merugi. Dan lakukan lah pertanggung jawaban bagi yang sudah dirugikan.

 

Sistem Perekonomian di Indonesia, Liberal dan Sosialis

Sistem Perekonomian Indonesia

Perkembangan Sistem Perekonomian

Macam-macam Sistem Ekonomi, diantaranya :

• Sistem Ekonomi Liberalisme atau Kapitalisme

Sistem ekonomi liberalisme atau kapitalisme, yaitu suatu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada setiap individu untuk bersaing mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam sistem ekonomi ini peranan pemilik modal sangat dominan.

Ciri-ciri sistem ekonomi liberal adalah sebagai berikut:

1.     Setiap individu bebas memiliki faktor-faktor produksi.

2.     Setiap individu bebas memilih pekerjaan.

3.     Setiap individu bebas mengadakan perjanjian-perjanjian.

4.     Pemerintah secara tidak langsung mengatur kehidupan ekonomi.

5.     Tingginya egois yaitu mementingkan pihak sendiri

• Sistem Ekonomi Sosialisme atau Etatisme

Sistem ekonomi sosialisme atau etatisme, yaitu suatu sistem ekonomi yang dipegang dan dikuasai penuh oleh negara. Adapun maksud pemerintah menguasai perekonomian ini yaitu untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Ciri-ciri sistem ekonomi sosialisme, diantaranya:

1.     Tidak adanya kebebasan bagi individu dalam berusaha.

2.     Perekonomian dikuasai dan diatur oleh pemerintah.

3.     Hak milik perorangan atas modal dan alat-alat produksi tidak diakui.

4.     Pemerintah mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi

• Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran, yaitu suatu sistem ekonomi gabungan antara sistem ekonomi liberalisme dengan sosialisme. Dalam sistem ekonomi ini yang berperan ada dua sektor, yaitu sektor negara dan sektor swasta. Sistem ekonomi ini banyak dijumpai di negara-negara yang sedang berkembang.

Ciri-ciri sistem ekonomi campuran diantaranya:

1.     Pemerintah aktif dalam kegiatan ekonomi.

2.     Negara menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

3.     Hak milik swasta atas alat-alat produksi diakui.

•    Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ekonomi tradisional, yaitu sistem perekonomian yang masih sangat terikat dengan menggunakan tradisi turun menurun yang berlaku dalam suatu masyarakat yang telah menjadi budaya setempat. Biasanya sistem perekonomian ini banyak dilakukan di daerah-daerah terpencil yang jauh dari perkotaan dan biasanya juga hasil produksi yang mereka dapatkan masih bersifat homogen serta belum mengenal tukar menukar secara kredit.

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Tradisional, yaitu:

                      a.            Alat produksi yang digunakan masih sangat sederhana.

                      b.            Masih sangat bergantung pada alam.

                      c.            Belum mengenal tukar menukar secara kredit.

                 d.            Masyarakatnya juga masih terikat dengan tradisi budaya

Perbedaan Berbagai Sistem Ekonomi

	Sosialisme	Liberalisme/Kapitalisme	Campuran
Kepemelikan Sumber Daya	Pemerintah	Swasta	Pemerintah dan swasta
Harga	Pemerintah	Mekanisme pasar	Pemerintah bisa mengintervensi
Persaingan	Tertutup	Terbuka/Bebas	Terbuka bagi industri swasta
Kepemilikan Individu	Tidak ada (sangat kecil)	Ada	Ada

* Perkembangan sistem perekonomian Indonesia

·       1950-1959 : Sistem ekonomi liberal (masa demokrasi)

·       1959-1966 : Sistem ekonomu etatisme (masa demokrasi terpimpin)

·       1966-1998 : Sistem ekonomi pancasila (demokrasi ekonomi)

·       1998-sekarang : Sistem ekoonomi pancasila (demokrasi ekonomi) yang dalam prakteknya cenderung liberal.

Sistem Perekonomian Indonesia
Sistem perekonomian di Indonesia mengalami kegundahan yang mengakibatkan para tokoh negara berusaha merumuskan sistem perekonomian yang tepat bagi bangsa indonesia, baik secara individu maupun diskusi kelompok. Tokoh ekonomi indonesia saat itu, Sumitro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di negara Amerika tahun 1949, menegaskan bahwa sistem yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran tetapi dalam proses perkembanganya telah disepakati suatu bentuk ekonomi baru yang dinamakan sebagai Sistem Ekonomi Pancasila yang didalamnya mengandung unsur penting yang disebut Demokrasi Ekonomi.
Sistem Demokrasi Ekonomi dipilih karena memiliki ciri-ciri yang positif bagi Indonesia

Sumber: http://putripertiwimintop.wordpress.com/2013/03/06/sistem-perekonomian-indonesia/